Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggelar Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Kapuas Hulu tahun 2016 di Aula Sekretariat Daerah setempat, Kamis (19/3/2015). Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk menjalankan program pembangunan sejalan dengan program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Khusus untuk tahun 2016, fokus utama pembangunan yang digagas adalah kemandirian pangan.
“Sesuai program pembangunan yang ditetapkan harus ada keselarasan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, jadi kita perlu sama-sama berkomitmen untuk wujudkan kemandirian pangan melalui sinergistas sektor-sektor pembangunan,” kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Prof. Drs. Aminuddin, M.Si, mewakili sambutan Gubernur Kalimantan Barat.
Selain mewujudkan kemandirian pangan, program yang disusun Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu mempertajam penanganan kemiskinan, disamping memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan. Mencermati RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ada saat ini, ada beberapa target di 2016 yang perlu diselaraskan. Diantaranya, program untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Meningkatkan sumber daya manusia dan menumbuhkan ekonomi. “Lalu, mencapai target pembangunan nasional,” tutur Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Kemudian, yang perlu diperhatikan daerah adalah mensinergikan program sesuai kewenangan, terutama dalam memenuhi pembangunan desa, termasuk pembenahan kelembagaan desa. Program strategi pemberantasan korupsi dan program peningkatan pelayanan perizinan yang mudah, murah dan cepat, kemudian peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Dengan keadaan yang aman tentu akan mendorong investasi di daerah," papar Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Rumusan langkah antisipasi dan penanggulangan bencana juga perlu diperhatikan, agar pihak Kabupaten siap menanggulangi masyarakat korban bencana, sebab belakangan terakhir ini sering terjadi bencana di Kalimantan Barat. Lalu, peningkatan mutu standar pelayanan minimal. “Mendapatkan pelayanan yang berkualitas adalah hak masyarakat,” tegasnya. Ada pula fokus kebijakan pengelolaan lingkungan agar lebih mempertahankan keseimbangan ekosistem. "Batu akik semakin marak, ini perlu Peraturan Daerah yang mengatur, sehingga tidak berpengaruh pada lingkungan. Masyarakat tentu boleh mengambil potensi alam tapi jangan sampai menimbulkan kerusakan alam dan kelestariannya," tegas Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Selanjutnya, aktuansi pemerintahan yang berbasis akrual harus dibentuk dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur dan kebijakan sistem kompetensi aparaturnya. Disamping itu Pemerintah Kabupaten harus memperhatikan secara khusus tentang narkotika, karena Indonesia sudah bersatus darurat narkoba. Kemudian, pemenuhan ruang terbuka hijau, peningkatan kinerja akuntasi yang transparan untuk mengejar status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari audit Badan Pemeriksa Keuangan. "Bagi yang masih wajar dengan pengecualian (WDP) maksimalkan kinerja hingga mencapati WTP," pesan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Ir. Muhammad Sukri mengatakan, pembangunan Kapuas Hulu tidak bisa terlepas dari program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Terkait dengan fokus ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten sudah menggencarkan peningkatan sektor pertanian dan akan terus dilanjutkan. “Sampai tiga tahun kedepan, Kapuas Hulu telah berkomitmen mengembangkan sisi agribisnis, khususnya padi unggul lokal yakni padi raja uncak dan padi merah,” ucapnya.
Jika pertahanan pangan salah satu prioritas utama semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kapuas Hulu harus fokus, kalau sudah komitmen programnya tidak boleh melebar kemana-mana. “Terfokus maksudnya, jika sudah diputuskan Kecamatan Putussibau Selatan dan Kecamatan Pengkadan, disana dikembangkan dulu, baru yang lain. Jangan hanya ingin membuka lahan yang luas, tapi tdak ada yang urus, tentu program itu akan mubazir,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabel adalah prioritas utama. Untuk itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan lebih meningkatkan sinkronisasi satu sama lain, jangan tumpang tindih, sebab pelaksanaan pembangunan kedepan menyangkut hajat hidup masyarakat.
Kemudian masalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia) pada bidang pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan. Indeks Pembangunan Manusia berimplementasi kepada fokus program prioritas pemerintah. "Disamping itu kita tetap pantau potensi alam. Jika mengadakan lahan, harus ada penggarapnya," tegas Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Satuan Kerja Perangkat Daerah mesti buat program yang sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Sehingga betul kena dengan kebutuhan masyarakat. "Marilah kita rencanakan betul-betul sesuai dengan butuhan. Terlebih perencanaan pembangunan pemerintah adalah objek utama pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, jadi perencanaan harus berjalan sesuai dengan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
Sehubungan dengan penyusunan RKPD, lanjut Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu komitmen legislatif dan eksekutif. Sehingga, penetapan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) tidak melenceng dari RKPD. "Saya minta sebelum ditetapkan RKPD disampaikan draftnya ke DPRD. Bisa juga DPRD memanggil Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait, sehingga di KUA-PPAS tidak ada lagi tambahan proyek diluar yang sudah ditetapkan," tutup Sekretaris Daerah.
Dalam pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan Kapuas Hulu tahun 2016 hadir Kepala Bidang Munevdal Bapedda Provinsi Kalimantan Barat, Guruh Paryono, Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Ir. H. Muhammad Sukri, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah, S.Pd.I dan Wakilnya Ade M Zulkifli, SAP serta Anggota DPRD Kapuas Hulu lainnya berikut perwakilan Forkompinda Kapuas Hulu para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, serta tokoh masyarakat. (Yohanes/Dishubkominfo Kab. KH)
