Kepada perwakilan Kementerian Kominfo, Bupati Kapuas Hulu, A.M. Nasir, S.H mengharapkan adanya upaya peningkatan sarana telekomunikasi untuk masyarakat perbatasan RI. Sehingga masyarakat perbatasan tidak menjadi ketergantungan pada fasilitas yang disiapkan negara tetangga, terutama yang berhubungan dengan telekomuniasi, baik itu siaran televisi ataupun jaringan komunikasi handphone. “Masyarakat perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu serba keterbatasan, banyak area yang blank spot. Kemudian siaran Malaysia pun banyak yang masuk dan ditonton oleh warga perbatasan. Oleh karena itu, memang perlu sinergitas lintas sektoral untuk pengembangan telekomunikasi di perbatasan, terutama dari Kementerian Kominfo RI,” ungkap Bupati Kapuas Hulu, saat membuka Bimtek Pemberdayaan Infrastruktur Telekomunikasi Khusus Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dan TVRI Serta Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (8/4/2015) pagi.

Bupati Kapuas Hulu memaparkan, jaringan komunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu belum memadai.  Dari 72 tower BTS (Base Transciver Station) yang ada saat ini, hanya 80 Desa saja yang dapat terjangkau jaringan telekomunikasi, sementara jumlah Desa di Kabupaten Kapuas Hulu ada 278 Desa.  “Jadi, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengharapkan Kementerian Kominfo untuk membantu pembangunan tower BTS. Sebelumnya kami telah sosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa menghibahkan tanah guna dibangun tower tersebut," tutur Bupati Kapuas Hulu.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media pada Kementerian Kominfo, Dr. Hendri Subiakto mengatakan, Menteri Kominfo RI sedang memfokuskan pembangunan komunikasi dan informasi di daerah perbatasan, jadi Kabupaten Kapuas Hulu sudah masuk pada lingkaran prioritas pembangunan. "Dari nawacita Presiden Joko Widodo ada fokus pengembangan wilayah pinggiran. Ini arahnya perbatasan, kemudian tahun ini fokus pembangunan itu adalah Kalimantan," tegasnya.

Berkaitan dengan wilayah blank spot yang masih banyak di Kabupaten Kapuas Hulu, lanjut Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media pada Kementerian Kominfo, ada dua jalur yang bisa diupayakan untuk mengatasinya. Pertama dari aspek bisnis, yakni memasukan provider swasta. Akan tetapi, mereka ini perlu kebijakan persyaratan izin yang lebih mudah kemudian pengenaan pajak atau retribusi yang tidak terlalu besar. “Mereka kan perlu membangun tower yang membutuhkan dana besar. Kalau administrasi mudah, maka akan mudah masuk, apalagi kalau ada intensif, mereka pasti suka,” ungkap Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media pada Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Sedangkan jalur kedua adalah program USO (Universal Service Obligation) yang sedang diupayakan Kementerian Kominfo Republik Indonesia saat ini. Program ini memaksimalkan jangkauan komunikasi dan informasi di seluruh daerah Indonesia, terutama di perbatasan. USO hanya bisa diprogramkan pada daerah yang tidak berpotensi secara ekonomi. "Jadi, kedatangan kami ke daerah ini untuk mendengarkan masukan program yang baru dari daerah pada bidang kominfo sehingga bisa Kementerian Kominfo rangkum,” tutup Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media pada Kementerian Kominfo Republik Indonesia.

Pada kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo RI dan TVRI, hadir pula Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana, S.H, M.H, Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, Ade M. Zulkifli dan beberapa anggotanya, sejumlah Kepala SKPD Kapuas Hulu yang terkait dan perwakilan Instansi Vertikal setempat.