Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Hulu, Marius Marcellus TJ, S.H., M.H menegaskan, agar pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kapuas Hulu bersifat Netral dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kapuas Hulu tahun 2015. Mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga para Kepala Desa. "Para Pegawai Negari Sipil (PNS), dari Sekretaris Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga Kepala Desa tidak boleh terlibat politik praktis dalam mendukung pasangan calon tertentu. Sebagai aparatur wajib menjaga netralitas, kesetiaan pns pada pemerintahan negara. Siapa jadi pemimpin wajib mendukung," tegasnya pada Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, di Gedung MABM, Jumat (7/8/2015)
Dikatakan Penjabat Bupati Kapuas Hulu, menyukseskan pilakada adalah tanggung jawab bersama. "Dari itu masyarakat harus mendukung. Demikian TP-PKK Kapuas Hulu wajib menerangkan ke masyarakat untuk mensukseskan pilkada," ujarnya pada kegiatan yang dihadiri Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, S.H., MH. Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Ir. H. Muhammad Sukri, Frederika Cornelis S.Pd.I, Ketua DPRD Prov Kalbar, L. Kebing dan Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah, S.Pd.I. Ditegaskan Penjabat Bupati Kapuas Hulu, kehadirannya sebagai Penjabat Bupati Kapuas Hulu mengemban tugas pemerintahan. Terutama mengatasi stuckmasi program pembangunan paska berhentinya jabatan bupati. "PNS di Kapuas Hulu diharapkan bekerja sesuai prosedur dan aturan yang berlaku," paparnya.
Sementara itu Gurbenur Kalbar, Cornelis mengatakan, dalam jabatan tidak boleh lama ada kekosongan. Posisi Penjabat Bupati dan Bupati ini sama posisinya. "Ini dipasang presiden, bukan gubernur. Dia bisa memberhentikan pegawai yang bermasalah," imbuhnya. Dijelaskan Gubernur, Penjabat Bupati wajib menegur pegawai yang malas. Mengganti kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah inkrah secara hukum. "Dari itu Penjabat bukan lah tunggul. Sebagai Bupati, dia juga wajib menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, menjaga indeologi NKRI," ucapnya "Ideologi sangat penting, apalagi Kapuas Hulu dekat dengan wilayah seberang. Yang berbeda ideologi. Ini juga jadi tugas berat Bupati yang harus dijalankan," papar Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat mengingatkan, agar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengevaluasi penganggaran, termasuk pada perubahan APBD. "Sekretaris Daerah Kapuas Hulu harus sisir anggaran. Rubah anggaran dari yang tidak prinsip kepada sisi prinsip, seperti pendidikan, kesehatan dan pangan," pesannya.
