Kementrian Hukum dan HAM RI berupaya untuk memperkuat bidang keimigrasian di kawasan beranda depan negara. Untuk itu Kementarian Hukum dan HAM RI meninjau langsung sejumlah kabupaten perbatasan, salah satunya Kabupaten Kapuas Hulu.
"Kami kesini membawa misi Menteri untuk melakukan pengkajian daerah perbatasan," Tutur Asep Kurnia, Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian, Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM di Putussibau, Senin (1/6).
Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian menjelaskan, kunjungan pihaknya ke Kapuas Hulu adalah langkah penting untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan keimigrasian. Sebab selama ini pelayanan maupun pengawasan imigrasi di daerah perbatasan terkesan lemah. "Jadi kita coba menginventaris ir kebutuhan apa saja yang diperlukan di daerah perbatasan. Pada bidang pengawasan keimigrasian itu sendiri harus diperkuat," tuturnya.
Penguatan keimigrasian di beranda negara, tentunya mendukung program pemerintah saat ini yang berkomitmen membangun Indonesia dari daerah pinggiran. "Jadi kita nantinya turut mendukung program-program Pemerintah, khususnya berkaitan dengan pemeriksaan maupun playanan yang ada di pos perbatasan," ungkapnya.
Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian menambahkan untuk Kapuas Hulu, Dirjen Imigrasi, Kemenkum HAM telah merencanakan program penguatan SDM. Disamping itu ada juga program peningkatan fasilitas pendukung pelayanan, salah satunya adalah gedung imigrasi yang representatif di Putussibau. "Penguatan yang dilakukan, seperti petugas imigrasi yang ada supaya ditambah, baik Peralatan, Sumber Daya Manusia SDM, dan Gedung. Kalau seperti disini gedung masih minjam. Jadi kita inginkan yang permanen, biar bisa maksimal melayani masyarakat," tutup Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian.
