Kapuas Hulu merupakan salah satu beranda depan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Malaysia. Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, pengawasan wilayah sangat dibutuhkan, terutama terkait patok batas negara. Pasalnya, patok-patok tersebut sangat rawan digeser oleh oknum-oknum tertentu ataupun rusak dan hilang karena faktor alam.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Kapuas Hulu, Drs. Alexander Rombonang, MMA. menuturkan, pihaknya memperhatikan serius masalah patok batas NKRI-Malaysia. Pasalnya, hal tersebut berkaitan dengan kedaulatan negara. “Badan Pengelola Perbatasan fokus pada kewilayahan di perbatasan, seperti patok batas negara itu rawan digeser dan hilang atau belum ditemukan,” tuturnya saat ditemui di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu menerangkan, masalah patok batas juga menjadi prioritas utama TNI-AD(Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat). Bahkan, pernah ada ekspedisi khatulistiwa yang diadakan Kopasus (Komando Pasukan Khusus) untuk mendata seluruh patok di perbatasan negara, termasuk yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. “Patok itu pun memang ada yang tidak diketemukan dalam ekspedisi khatulistiwa, patok itu perlu didata ulang. Walau patok belum ditemukan, kita masih bisa mencari karena pasti ada koordinat yang telah ditetapkan sebelumnya,” kata Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.
Oleh karena itu, lanjutnya, tahun ini Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu akan memfasilitasi pelacakan tapal batas negara. Dalam kegiatan ini Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu akan kerjasama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia.
“Kegiatan pelacakan ini tidak pada semua tapal batas, kami pilih Putussibau Selatan terlebih dulu, mulai dari ujung timur,” tutur Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, sembari berharap dari kegiatan pelacakan tersebut dapat menemukan patok batas negara yang belum ditemukan pada pencarian sebelumnya.
