Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini tengah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerahnya (SKPD). Sasaran anggaran Kapuas Hulu pada tahun 2017 sendiri adalah mewujudkan percepatan pembangunan kebutuhan dasar di Bumi Uncak Kapuas, sebagaimana tertuang pada visi dan misi AM Nasir SH dan Antonius L Ain Pamero SH, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021.
Saat memimpin rapat pembahasan KUA PPAS SKPD bersama Sekda Kapuas Hulu, Ir H Muhammad Sukri, Rabu (12/10)Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero, S.H menegaskan, KUA PPAS tahun 2017 harus mengarah pada kebutuhan pembangunan skala prioritas dan mendasar. Diantaranya adalah peningkatan infrastruktur dan pemenuhan listrik, termasuk pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya yang sudah jadi kebutuhan dasar di masyarakat. "Seperti yang terprogram pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu,".
Wakil Bupati Kapuas Hulu mengakui di Kabupaten Kapuas Hulu ini masih banyak desa yang belum bisa menikmati listrik maupun air bersih. "Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan berusaha mencari solusi untuk listrik masyarakat kedepannya. Kami juga berikan dana pada PDAM, agar bisa meningkatkan pelayanan air bersih ke masyarakat,".
Disinggung masalah pendapatan Asli Daerah (PAD), Wakil Bupati Kapuas Hulu mengakui cukup kesulitan untuk mencapai target, apalagi sebagian kewenangan yang menjadi sumber PAD Kabupaten Kapuas Hulu sudah beralih ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Maka dari itu, target PAD tahun 2017 akan menyesuaikan dengan realita yang ada. “Kita sudah tahu sumber PAD yang ada, jadi kedepan kami tidak mau berlebihan menetapkan target PAD itu,".
Wakil Bupati Kapuas Hulu menghimbau agar Kepala SKPD dapat segera menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) paling lambat tanggal 24 Oktober, sebelum dibahas bersama DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Kapuas Hulu sudah selesai pembahasannya bersama dewan bulan Agustus lalu. SOPD itu tinggal menunggu pengesahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. "Karena tahun depan kami sudah menggunakan SOPD baru. Oleh karena dalam penyusunan KUA PPAS tadi kami harus menyesuaikan siapa pejabatnya yang bertanggung jawab dalam RKA. Tapi sampai hari ini kami belum tahu kapan SOPD Kapuas Hulu itu disahkan dan kami masih menunggu," (Yohanes/Dishubkominfo Kab. KH)
